[Webtorial] Memberantas Korupsi Hingga ke Akar

Korupsi hampir terjadi di seluruh lembaga negara mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Korupsi hampir terjadi di seluruh lembaga negara mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perilaku korupsi juga sudah menulari para politisi partai partai, mulai dari daerah sampai kepada politisi yang duduk di Gedung DPR RI. Satu-persatu nama-nama para kader partai disebut-sebut terlibat korupsi dan tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Tokoh Nasional Prabowo Subianto memaparkan visi dan misinya soal upaya untuk memberantas praktik korup yang sudah merajalela di negara kita ini.

Menurut Prabowo, masalah korupsi memang sudah menjadi momok di berbagai negara. Pada kondisi tertentu, korupsi bahkan bisa meruntuhkan sebuah negara. Prabowo mencontohkan runtuhnya pemerintahan Cina dibawah rezim Partai Kuomintang.

Pada pertengahan 1920-an hingga pertengahan 1940-an, Cina dibawah kepemimpinan Chiang Kai Shek dan didukung penuh oleh sekutu. Namun menurut Prabowo, pemerintahan saat itu sangat korup sehingga akhirnya digulingkan oleh partai komunis. “Begitu juga di Vietnam Selatan pada rezim Ngo Dim Dien pada medio 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Mereka sangat korup sehingga kebutuhan paling dasar masyarakat tidak terpenuhi dan akhirnya digulingkan,” ujar Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo, kunci untuk memberantas korupsi adalah merombak dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. “Harus top down, bukan bottom up,” ujar ketua umum Partai Gerindra ini. Hal tersebut sesuai dengan pepatah “Ikan busuk mulai dari kepalanya.”

Prabowo mencatat, setiap tahun negara kita kehilangan uang sekitar seribu triliun rupiah akibat aksi korup para pejabat. “Jumlah tersebut tentu sangat besar,” ujarnya. Jumlah uang yang ditilep itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun banyak infrastruktur. “Pembangunan jalan tol Jakarta - Surabaya sepanjang 700 km lebih yang direncanakan pemerintah sekarang tidak akan menguras biaya lebih dari 120 triliun,” ujarnya.

Mega proyek lain yang dapat dibangun dengan uang haram tersebut antara lain pembangunan jalan tol lintas Sumatera, serta pembangunan rel kereta api di Pulau Andalas itu. “Kedua proyek itu paling memakan biaya ratusan triliun rupiah,” tegasnya.

Untuk mengurangi praktik haram tersebut, Prabowo berpendapat pemerintah harus segera memodernisasi sistem penganggaran lewat penganggaran elektronik. Hal tersebut akan memperketat pengawasan. “Selain itu pemerintah juga harus mengurangi pembangunan gedung-gedung yang tidak berguna,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah seharusnya memperbanyak lahan sawah dan membangun smelter lebih banyak. Dua hal tersebut jauh lebih berguna ketimbang membangun gedung-gedung di Jakarta. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin.

Saat ini Prabowo memperkirakan devisa Indonesia mencapai Rp 100 miliar dollar Amerika. “Namun dari devisa itu, yang benar-benar punya bangsa ini paling hanya 50 miliar dollar Amerika,” tegasnya. Dengan demikian, dia menganggap rakyat Indonesia kerja bakti untuk kepentingan negara lain.

Untuk menjalankan rencana besar tersebut, peran pemimpin mutlak diperlukan. “Tapi pemimpinnya tidak hanya pintar, tapi lebih penting lagi punya integritas,” ujarnya. Tugas berat pasti akan dihadapi calon pemimpin yang akan mengadakan perubahan. “Sangat berat karena bila ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah hampir stadium 4,” imbuhnya.

Editor: Fuad Bakhtiar